Tantangan utama bagi sebagian besar negara adalah mendorong pertumbuhan yang menguntungkan kaum miskin, mempromosikan industri hijau dan keberlanjutan lingkungan, serta beradaptasi dengan perubahan iklim. Untuk melakukannya, mereka perlu memanfaatkan investasi publik dan kebijakan pajak dengan lebih baik, memperkuat disiplin fiskal, memberikan keringanan utang, dan meningkatkan ketahanan pangan. Mereka juga membutuhkan kerja sama internasional untuk menjaga perdagangan, mendukung transisi hijau dan digital, serta membantu mereka mengatasi tantangan ekonomi global.

Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) unik karena 37 negara demokrasi dengan ekonomi berbasis pasar bekerja sama untuk berbagi pengalaman, mencari jawaban atas masalah bersama, dan mengembangkan standar tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bersama-sama, mereka menyumbang tiga perlima PDB global, tiga perempat perdagangan dunia, dan lebih dari 80 persen bantuan pembangunan resmi dunia.

Analisis OECD menunjukkan bahwa kebijakan terbaik untuk suatu negara bergantung pada keadaan khususnya. Misalnya, meskipun hampir semua ekonom akan merekomendasikan agar negara kecil bergerak menuju perdagangan bebas sepenuhnya, hal ini mungkin tidak mungkin dilakukan dalam praktik karena adanya kepentingan khusus yang kuat yang dapat memberikan tekanan besar pada politisi untuk mempertahankan dan memperluas hambatan perdagangan.

Selain kebijakan sisi penawaran ekonomi mikro (misalnya, menurunkan biaya tenaga kerja melalui perubahan undang-undang yang terkait dengan serikat pekerja atau asuransi pengangguran), pemerintah dan bank sentral dapat mencoba mencapai tujuan ekonomi makro seperti mengurangi inflasi, menurunkan suku bunga, dan menjaga stabilitas mata uang. Namun, upaya untuk mengejar terlalu banyak tujuan dapat menciptakan inkoherensi kebijakan. Untuk menghindari hal ini, beberapa negara lebih suka menggunakan aturan kebijakan daripada kebijakan diskresioner; misalnya, memberlakukan nilai tukar tetap dan aturan suku bunga atau meminta badan independen untuk menetapkan suku bunga alih-alih pemerintah.